Andi M F Avandy

93 Flips | 9 Magazines | 3 Likes | 3 Following | 9 Followers | @andiavandy | Keep up with Andi M F Avandy on Flipboard, a place to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard creates a personalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Andi M F Avandy”

M1 says gold is going to $10,000

It's proving extremely difficult just to get up to two. Personal consumption expenditures (PCE) is the core price deflator, which is what the fed looks at. Currently, it is at about 1.6, 1.7 percent, but it's stuck there. It's not going anywhere. The fed continues to try everything possible to get …

Mark Carney

Hundreds of secret Russian mercenaries are dying in Syria's civil war, report alleges | VICE News

The Russian government is allegedly secretly paying young men to fight extremists in Syria, despite the Kremlin's repeated claims that the country's involvement in the war is strictly aerial, according to one report.<p>On Wednesday, Britain-based Sky News reported that a private military company …

A growing corner of China’s $2 trillion mortgage market looks a lot like the US subprime bubble

The US subprime boom that eventually would trigger the 2008 global financial crisis started when lenders pushed outsized home loans on people without the wherewithal to pay them back. These homeowners were often so cash-strapped that they made tiny down payments on their properties. When home …

Loans

China adds to gold reserves in December, buying streak to continue

SINGAPORE (Reuters) - China added more gold to its reserves in December, bringing its total purchases in the second half of 2015 to more than 100 tonnes, with analysts predicting the country will continue purchasing at a similar pace this year.<p>An employee arranges gold jewellery in the counter as …

Economics

High-tech water-saving system draws a crowd at North Hollywood home

Whether she's driving a hybrid car, installing solar panels on her roof or tearing up her beloved front lawn and replacing it with mulch, Carrie Wassenaar said, she wants to do her part for the environment.<p>"I try to be responsible," the 39-year-old animation line producer said. "I want to feel like …

DETIK-DETIK TEGAKNYA KHILAFAH

Aga saga heats up as stove maker gets approach from second US suitor

Manufacturer of cast-iron cookers favoured by middle class receives approach from Whirlpool that could stymie £129m Middleby takeover<p>Aga Rangemaster, the maker of cast-iron cookers favoured by the English middle class, has become the subject of a bidding war between two US companies after Whirlpool …

khilafah, prediksi khilafah

Twitter / Account Suspended

Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more<p>Add this video to your website by copying the code below. Learn more

Emha Ainun Nadjib: SAYA ANTI DEMOKRASI Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentang Ummat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam - harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namanya. Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikatlah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam. "Agama" yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam. Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam. Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan previlese dari Tuhan untuk mempelajari Islam tidak dengan membaca Al-Quran dan menghayati Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka. Maka kalau penghuni peradaban global dunia bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Qur'an, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan dari sudut itulah demokrasi saya nilai, sebagaimana dari sudut yang semacam juga menilai Islam. Di Yogya teman-teman musik Kiai Kanjeng membuat nomer-nomer musik, yang karena bersentuhan dengan syair-syair saya, maka merekapun memasuki wilayah musikal Ummi Kaltsum, penyanyi legendaris Mesir. Musik Kiai Kanjeng mengandung unsur Arab, campur Jawa, jazz Negro dan entah apa lagi. Seorang teman menyapa: "Banyak nuansa Arabnya ya? Mbok lain kali bikin yang etnis 'gitu..." Lho kok Arab bukan etnis? Bukan. Nada-nada arab bukan etnis, melainkan nada Islam. Nada Arab tak diakui sebagai warga etno-musik, karena ia indikatif Islam. Sama-sama kolak, sama-sama sambal, sama-sama lalap, tapi kalau ia Islam-menjadi bukan kolak, bukan sambal, dan bukan lalap. Kalau Sam Bimbo menyanyikan lagu puji-puji atas Rasul dengan mengambil nada Espanyola, itu primordial namanya. Kalau Gipsy King mentransfer kasidah "Yarim Wadi-sakib...", itu universal namanya. Bahasa jelasnya begini: apa saja, kalau menonjol Islamnya, pasti primordial, tidak universal, bodoh, ketinggalan jaman, tidak memenuhi kualitas estetik dan tidak bisa masuk jamaah peradaban dunia. Itulah matahari baru yang kini masih semburat. Tetapi kegelapan yang ditimpakan oleh peradapan yang fasiq dan penuh dhonn kepada Islam, telah terakumulasi sedemikian parahnya. Perlakuan-perlakuan curang atas Islam telah mengendap menjadi gumpalan rasa perih di kalbu jutaan ummat Islam. Kecurangan atas Islam dan Kaum Muslimin itu bahkan diselenggarakan sendiri oleh kaum Muslimin yang mau tidak mau terjerat menjadi bagian dan pelaku dari mekanisme sistem peradaban yang dominan dan tak ada kompetitornya. "Al-Islamu mahjubun bil-muslimin". Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam sendiri. Endapan-endapan dalam kalbu kollektif ummat Islam itu, kalau pada suatu momentum menemukan titik bocor - maka akan meledak. Pemerintah Indonesia kayaknya harus segera mervisi metoda dan strategi penanganan antar ummat beragama. Kita perlu menyelenggarakan 'sidang pleno' yang transparan, berhati jernih dan berfikiran adil. Sebab kalau tidak, berarti kita sepakat untuk menabuh pisau dan mesiu untuk peperangan di masa depan.

Khilafah Dalam Sejarah Pendiri NU KH. Wahab Hasbullah Salah satu cara memahami sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) adalah memahami CCI dan Komite Hijaz. Sebab diantara ketiganya ada benang merah yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai konteks masing-masing dalam setiap perkembangannya. Syarikat Islam dan CCI Sebelum dibentuk Central Comite al-Islam (CCI), adalah atas usul Bratanata seorang tokoh SI (Syarikat Islam) membentuk sebuah forum Al-Islam Kongres. Forum ini mempunyai tujuan untuk mengurangi ketegangan dan bahaya perselisihan khilafiyah. Dengan demikian diharapkan akan terwujud sebuah persatuan berbagai kelompok (pemahaman) Islam yang ada dan memperkuat kekuatan muslim, khususnya di Indonesia. Kongres Al-Islam pertama dilaksanakan di Cirebon tahun 1921 yang dipimpin langsung oleh HOS Tjokroaminoto dan dibantu H Agus Salim. Lagi-lagi perdebatan muncul dalam kongres tersebut, yaitu antara kaum modernis (Muhamamdiyah dan Al Irsyad) yang diwakili oleh Ahmad Soorkatti dan ulama tradisional oleh KH Wahab Hasbullah dan KH R Asnawi. Yang diperdebatkan adalah persoalan madhzhab, dimana kubu modernis mengecam madzhab sebagai penyebab lumpuhnya dan bekunya umat Islam. Dipihak lain KH Wahab Hasbullah menuduh Muhammadiyah dan Al Irsyad mau membuat madzhab sendiri dengan cara menafsirkan Al Qur’an sesuka akalnya. Konflik khilafiyah tersebut membuat Kongres Al Islam gagal membentuk CCI yang sebenarnya merupakan salah satu tujuan diadakannya kongres. Kongres Al Islam kedua digelar di Garut, Jawa Barat tahun 1922 berhasil ditetapkan CCI. Namun dalam pertemuan tersebut ulama tradisional yang biasa diwakili KH Wahab Hasbullah tidak hadir. Ketidakhadiran beliau ternyata tetap tidak bisa meredakan pertentangan khilafiyah. Syarikat Islam dan CCC Karena kondisi CCI dalam membawa misi mendamaikan berbagai kelompok Islam tersebut gagal, maka atas prakarsa Sarekat Islam (sekali lagi inisiatif Sarekat Islam) pada tahun 1924 dibentuklah CCC (Central Comitte Chilafat), namun tujuannya sudah berbeda dengan CCI. CCC lebih mengkonsentrasikan kepada persoalan Khilafah. SI menunjuka W. Wondosoedirjo (W. Wondoamiseno) sebagai wakil dari SI. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa W.Wondoamiseno terpilih sebagai ketua CCC. Kemudian pada tahun 1924 (24-26 Desember) CCC mengadakan Kongres Al Islam di Surabaya. Keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah membahas mengenai utusan CCC ke “Muktamar Dunia Islam” di Kairo dan memutuskan apa saja yang perlu disampaikan dalam forum internasional tersebut, yaitu : pertama masalah khilafat harus dipegang “Majelis Ulama” dan berpusat di Mekah. Kedua, utusan yang akan dikirim adalah KH Fahruddin (Muhammadiyah), Surjopranoto (SI) dan KH Wahab Hasbullah (atas naam Ketua Perkumpulan Agama di Surabaya) ditambah HOS Tjokroaminoto dan Ahmad Soorkatti. Perlu dicatat dan ditegaskan di sini bahwa khilafah yang akan dibahas dalam “Muktamar Dunia Islam” dalam hal ini adalah atas prakarsa para ulama Al Azhar atas kecamuk di jaizarh Arab antara Ibnu Suud (Arab), Syarif Husein dan Syarif Ali (Raja Hijaz) di saat kekhalifahan di Turki (Khalfiah Muhammad VI) jatuh dan dikuasi oleh Kemal Pasya. Karena kondisi inilah pembahasan soal Khilafah di Mesir gagal dan utusan CCC juga batal berangkat sampai batas tidak ditentukan. Perubahan geopolitik yang terjadi saat itu ternyata juga membawa kabar berita tentang adanya larangan bermadzhab, berziarah dan tatacara beribadah menurut madzhab. Itu terjadi setelah Ibnu Saud memenangkan perebutan kekuasaan dengan Raja Hijaz (Syarif Ali). Pada tahun 1925 CCC mengadakan Kongres Al Islam di Yogyakarta yang keempat (21-27 Agustus 1925) yang dipimpina oleh W.Wondoamiseno, KH Wahab Hasbullah buru-buru menyampaikan pendapat mengenai rencana diadakannya “Muktamar Alam Islami” yang akan dilangsungkan di Mekkah. Sebenarnya saat itu CCC belum menerima pemberitahuan kapan akan diadakannya muktamar tersebut, namun KH Wahab Hasbullah meminta dengan sangat bahwa CCC yang nanti berangkat ke Mekkah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermadzhab. Sistem bermadzhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan. Kemudian datanglah undangan dari Raja Ibnu Saud kepada CCC untuk ikut hadir di Muktamar Alam Islami di Mekkah yang akan dilakanakan bulan Juni 1926 (perlu digaris bawahi ini berbeda dengan muktamar sebelumnya yang diprakarsai oleh ulama al Azhar). Sebelum CCC mengadakan kongres kelima di Bandung (Februari 1926), KH Wahab Hasbullah merasakan ada gelagat bahwa apa yang diusulkan dalam kongres di Surabaya kurang mendapat perhatian. Beberapa kali upaya mendekati tokoh CCC dalam membantu misinya memperingatkan Raja Ibnu Saud kurang mendapat respon baik, maka pada bulan Januari 1926, beliau menyiapkan Komite Hijaz yang kelak akan dijadikan wadah untuk memperjuangkan usulannya. Dalam kongres CCC dibandung tersebut KH Wahab Hasbullah tidak bisa hadir, karena ayah beliau tiba-tiba sakit keras. Dengan demikian, maka ketidakhadiran beliau dalam kongres CCC tersebut memuluskan pihak-pihak lain yang sedari awal lebih condong pada kebijakan Raja Ibnu Saud. Dan sejak itu pula hubungan KH Wahab Hasbullah dengan CCC sudah pudar (meski september 1926 utusan CCC menyampaikan hasil muktamar di Mekkah dalam Kongres keenam di Surabaya. Sebelum utusan CCC berangkat ke Muktamar Alam Islami di Mekkah pada 2 Maret 1926, pada 31 Januari 1926 Komite Hijaz mengundang para ulama untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Mekkah (lewat komite hijaz lah akhirnya KH Wahab Hasbullah menyampaikan usulnya, dan meninggalkan CCC). Dalam kesempatan itu pula ditetapkan berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai wadah organisasi yang mengutus para ulama ikut Muktamar Alam Islami di Mekkah, dan tentu dengan misi mengenai menjaga tradisi bermadzhab. KH Wahab Hasbullah : Benang Merah Apakah KH Wahab Hasbullah sakit hati kepada CCC, sehingga kemudian melahirkan NU? Jawaban beliau : “Saya sudah sepuluh tahun memikirkan membela para ulama (madzhab) yang diejek sana-sini dan amaliyahnya diserang sana-sini. Kalau satu kali ini ternayat luput (tidak berhasil), saya akan memilih di antara dua hal : masuk organisasi tetapi bentrokan terus, atau pulang kampung memeliha pondok secara khusus”. Rencana pembentukan NU dengan demikian sudah lama dicita-citakan beliau, setidaknya di saat gerakan Muhhamd bin Abdul Wahab mulai masuk ke Indonesia (awal abad XX). Justru sebab kemenangan Raja Ibnu Saud atas tanah Hijazlah dapat dikatakan sebagai pemicu yang mempercepat lahirnya NU. KH Wahab Hasbullah dalam rangkaian sejarah tersebut menjadi benang merah antara CCI,CCC, Komite Hijaz dan NU. Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa ide besar beliau aktif di berbagai organisasi tersebut adalah dalam rangka memperjuangkan madzhab (tradisi bermadzhab) yang sudah menjadi bagian dari tradisi keilmuwan para ulama. Konsistensi perjuangan beliau sangat nampak, dimana di saat CCI perdebatan khilafiyah berusaha untuk mempertahankannya, meski diejek dan diserang oleh mereka kaum modern. Demikian pula pada saat di CCC, usulan kepada Raja Ibnu Saud mengenai pemeliharaan tradisi bermadzhab sangat kuat diperjuangkan. Meski pada akhirnya gagasan tersebut tidak laku di kalangan CCC, maka melalui komite hijazlah (NU) usulan tersebut bisa terwujud. Beberapa tahun kemudian usulan tersebut mendapat jawaban yang jelas dari Raja Ibnu Saud. Itulah yang sesungguhnya diperjuangkan oleh KH Wahab Hasbullah, bukan untuk perjuangan politik, dukung mendukung raja yang berkuasa di jazirah Arab. Jika toh sepakat dengan khilfah (kongres dunia di Mesir), maka itu dipandang sebagai upaya melanjutkan khilafah Turki yang selama ini mempertahankan tradisi bermadzhab. Wallahu ‘Alamu Bisshowab Sumber : Disarikan dari Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Choirul Anam, 2010.

Indonesia Bukan Negara Islam, Pemerintah Bukan Ulil Amri Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berawal dari Sidang Itsbat penentuan Hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 lalu yang digelar Kementerian Agama di Jakarta. Waktu itu wakil Muhammadiyah, Dr. Abdul Fatah Wibisono, MA., benar-benar “dihabisi” peserta Sidang Itsbat dari salah satu ormas Islam. Bahkan salah seorang ahli Astronomi dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) yang sengaja didatangkan Kemenag, Prof Dr Thomas Jamaluddin, menyerang habis-habisan pendirian Muhammadiyah yang tetap mempertahankan metode hisab dengan kata kata “jumud, ketinggalan jaman, keras kepala” dan seabrek kata-kata kasar lainnya. Padahal Muhammadiyah adalah ormas Islam modern terbesar di Indonesia yang berusia lebih dari 100 tahun dengan jumlah umat mencapai 30 juta orang lebih dengan mayoritas cendekiawan terkemuka di negeri ini. Meski Muhammadiyah yang sudah legowo menerima perbedaan kemudian meminta izin bagi hari libur nasional untuk tanggal 30 Agustus 2011. Tapi Pemerintah tak mengabulkannya, karena Idul Fitri versi pemerintah jatuh pada 31 Agustus 2011. Inilah yang kemudian disesalkan Muhammadiyah. Sehingga, Muhammadiyah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi seputar Sidang Itsbat melalui surat tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Ketua Umum Prof Dr Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Dr Abdul Mu’ti yang ditujukan langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam surat itu, ada beberapa pokok poin penting yang disampaikan Muhammadiyah terkait permasalahan yang keluar akibat perbedaan keputusan dalam Sidang Itsbat tahun 2011 tersebut. Pertama, Muhammadiyah memandang bahwa pelaksanaan Sidang Itsbat yang sengaja diselenggarakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi itu sudah mengarah kepada penghakiman terhadap kelompok yang berbeda dengan keputusan mayoritas atau Pemerintah, termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah merasa ada intimidasi dan penghakiman oleh beberapa peserta sidang Itsbat. Intimidasi dilakukan terhadap pendirian Muhammadiyah yang menggunakan “wujudul hilal” dalam penentuan jatuhnya awal bulan dan penetapan hari raya. Kedua, Sidang Itsbat sudah tidak lagi membawa semangat persatuan sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Sistem atau dasar ketetapan Sidang Itsbat cenderung memihak kelompok tertentu, sehingga praktis kelompok lain yang berbeda disalahkan dan tidak diakomodasi dengan baik. Sidang Itsbat tidak lagi menghargai pluralitas keberagaman yang menjadi semangat dan identitas Indonesia. Ketiga, dampak yang paling disesalkan Muhammadiyah adalah adanya anggapan bahwa Muhammadiyah dan kelompok lain yang berbeda telah membangkang terhadap negara. Bagi Muhammadiyah, anggapan tersebut menggiring kepada kebencian dan merusak semangat Pancasila yang menghormati keberagaman. Keempat, berdasarkan berbagai masalah dalam pelaksanaan Sidang Itsbat yang meresahkan dan menimbulkan perpecahan serta kebencian, Muhammadiyah akhirnya meminta Menteri Agama meniadakan Sidang Itsbat. Muhammadiyah memandang penetapan hari raya masuk ranah keimanan dan ibadah, dan bukan urusan politik dan muammalah, apalagi kebijakan politik yang membelenggu sikap dan sifat keagamaan. Karena tidak ditanggapi pemerintah melalui Kementerian Agama, akhirnya Muhammadiyah memutuskan tidak lagi mengikuti Sidang Itsbat yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri 1433 H. Muhammadiyah menilai, dalam Sidang Itsbat selama ini Muhammadiyah hanya menjadi pendengar. Sidang Itsbat pun akhirnya kerap bertentangan dengan asas demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Sebab, menurut Muhammadiyah, di dalamnya tidak ada diskusi dan tukar pikiran. Keputusan hanya berpihak pada golongan yang kuat. Berikut ini wawancara reporter Suara Islam, Abdul Halim, dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA., seputar penolakannya terhadap Sidang Itsbat dan pendapatnya mengenai pemerintah bukanlah ulil amri. Mengapa Muhammadiyah tidak ikut sidang itsbat penentuan awal Ramadhan lalu ? Kami tidak ikut sidang itsbat. Karena biasanya tidak ada musyawarah dan tidak ada diskusi. Sidang itsbat lebih banyak berisi pikiran-pikiran subyektif pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah mengayomi seluruh umatnya yang berbeda pendapat. Sejak tahun lalu Muhammadiyah sudah mengirim surat tidak akan ikut siding itsbat. Seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan itsbat, karena bulan belum dua derajat. Padahal, kan dia (pemerintah) patok minimal dua derajat. Mengapa jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadhan 1433 H jatuh pada 20 Juli 2012 ? Muhammadiyah tak begitu saja menetapkan hari pertama puasa tanpa perhitungan yang jelas. Muhammadiyah tidak bisa menetapkan kapan 1 Ramadhan, kapan 1 Syawal, bahkan sampai 100 tahun yang akan datang. Karena ilmu Falak, ilmu Astronomi itu ilmu pasti. Al Quran menyuruh kita untuk pandai berhitung. Apakah memang penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah tidak bisa diintervensi pemerintah ? Muhammadiyah merasa tidak perlu menghadiri sidang itsbat karena alasan tadi, sebab ini wilayah keyakinan yang tidak boleh diintervensi. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah juga tidak boleh diintervensi. Sidang itsbat yang digelar pemerintah hanya terkesan basa-basi. Sebab pemerintah tidak mengakomodir aspirasi-aspirasi yang ada. Apalagi selama ini sidang itsbat itu sidang basa-basi, yang sudah ada keputusannya dan tidak mendengar aspirasi yang sudah ada. Jadi hanya menentukan secara sepihak. Oleh karena itu tidak ada gunanya. Itu sikap Muhammadiyah, mohon juga dihargai. Saya kira dua pendapat itu tidak bisa dipertemukan yakni menyakini sesuatu dalam melihatnya atau meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Muhammadiyah memakai yang terakhir yaitu meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Meyakini hilal itu sudah dengan mengetahui berdasarkan data-data ilmiah, sedangkan yang satu harus melihatnya. Nah masalahnya kalau tidak kelihatan itu harus menunda 1 hari, jadi biarkanlah menjadi keyakinan, toh kita menetapkan ini keyakinan dan niat untuk beribadah. Dalam penetapan awal Ramadhan lalu, apakah pemerintah bisa dikatakan sebagai ulil amri sehingga ditaati seluruh keputusannya ? Masalah penetapan awal bulan Ramadhan lalu yang dilakukan pemerintahan Republik Indonesia bukanlah ulil amri (para pemimpin bagi umat Islam). Pemerintah Republik Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga tak pantas jadi ulil amri. Kalau ditarik pemerintah ulil amri yang harus ditaati, mohon maaf kami tidak sependapat. Pemerintah bukanlah ulil amri, ini bukan negara Islam. Pembentukan atau pemilihan keyakinan itu bukan berdasarkan syariat Islam. Apakah Kemenag juga bisa disebut sebagai ulil amri ? Apalagi Kemenag, kalau harus dianggap ulil amri kami tidak sependapat. Sebuah pemerintah yang masih berlaku korup yang melakukan korupsi terhadap kitab suci, ini jauh dari kriteria yang ditaati. Alasan ulil amri harus ditaati dalam hal ini (awal Ramadhan) batal demi hukum. Saya kira biarlah umat Islam menjalankan ibadahnya, insya Allah umat Islam cukup dewasa untuk berbeda pendapat. Bagaimana perbedaan awal Ramadhan tahun ini dan tahun mendatang ? Kemungkinan adanya perbedaan awal Ramadhan tahun ini dan tahun mendatang tidak perlu dibesar-besarkan. Saya mengharapkan agar masyarakat beribadah dengan keyakinannya masing-masing.Perbedaan mengawali Ramadhan tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu wilayah keyakinan, maka gunakanlah ibadat sesuai dengan keyakinan. Saya mengimbau kepada seluruh umat Islam agar memaknai bulan Ramadhan sebagai bulan latihan, baik untuk penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) maupun untuk pengembangan kualitas kejiwaan. Inilah yang paling penting, jadi betul-betul bukan sebagai kerutinan, bukan sebagai kerutinan setiap tahun, tapi betul-betul dijadikan sebagai bulan pelatihan. Muhammadiyah bukan hanya sekarang (menentukan hal yang berbeda), karena wilayah keyakinan bukan wewenang pemerintah dan pemerintah tidak boleh memasuki wilayah keyakinan, melainkan hanya mengayomi.

The strength of the Ottoman Caliphate was Islam - A response to the BBC series - Dr Imran Waheed

Kang Wi Sinarindo

Habib Rizieq :Jangan Ingkari Sejarah Kemerdekaan, Ini Negeri Islam! Jakarta - Dalam suasana kemerdekaan Indonesia, redaksi sengaja menurunkan kembali tulisan seputar sejarah bangsa ini yang sebelumnya pernah dimuat. Adalah Habib Muhammad Rizieq Syihab MA, seorang ulama sekaligus kandidat doktor juga pemimpin umat yang mampu mengkombinasikan kemampuan berbicara/berceramah dengan kemahiran menulis. Dengan bukunya yang ilmiah tentang pelurusan sejarah dan dasar negara Indonesia yang berjudul "Wawasan Kebangsaan, Menuju NKRI Bersyariah" telah membongkar bagaimana dan seharusnya bentuk negara ini. Dalam pertemuan tokoh umat Islam beberapa waktu lalu, secara singkat Habib Rizieq menguraikan sejarah, bahwa ketika perdebatan tentang Dasar Negara sebelum kemerdekaan diproklamirkan, Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno mengajukan usulannya. Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Muhammad Yamin mengusulkan Lima Dasar Negara tanpa menggunakan istilah Pancasila. Lima Dasar Negara usulan M. Yamin adalah: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Sosial. Pada sidang terakhir BPUPKI 1 Juni 1945 Soekarno mengajukan Lima Dasar: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Keadilan Sosial, 5. Ketuhanan. “Baik usulan Soepomo, Yamin maupun ‘Pancasilanya Soekarno’, itu tidak pernah menjadi kesepakatan maupun keputusan BPUPKI,” kata Habib Rizieq. Kata Habib Rizieq, sidang berjalan alot. BPUPKI terbelah antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Kelompok Islam sudah tentu menginginkan Negara berdasarkan Islam, dan ditentang kelompok sekuler. Akhirnya sidang membentuk Panitia Sembilan. “Ada empat ulama dalam Panitia Sembilan ini, yaitu KH Abdul Wahid Hasyim (NU), KH Abdul Qohar Muzakkir (Muhammadiyah), KH Agus Salim dan Abikoesno Tjokrosoejoso, keduanya dari Syarikat Islam,” ujar Habib Rizieq. Sementara golongan sekuler diwakili Soekarno, M. Hatta, M. Yamin dan Ahmad Soebardjo. Dan, kalangan Kristen diwakili A.A Maramis. Habib Rizieq menegaskan, justru Panitia Sembilan yang berhasil menetapkan Dasar Negara yang dibingkai dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lima Dasar Negara itu adalah: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malah sebelumnya, bunyi sila pertama versi Piagam Jakarta itu adalah: ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam’, tanpa diikuti kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’. Tetapi kemudian muncul kompromi dengan menambah kalimat ‘bagi pemeluk-pemeluknya’. Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini secara resmi akan dibacakan. Tapi, kata Habib Rizieq, terjadi penelikungan. Pada 17 Agustus 1945 itu bukan Piagam Jakarta yang secara resmi dibacakan, melainkan secara dadakan Soekarno membuat teks proklamasi dengan singkat lewat tulisan tangan. Teks proklamasi dadakan dan singkat inilah yang dibacakan untuk proklamasi kemerdekaan sebagaimana dikenal sampai sekarang. Parahnya lagi, pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang, dan terjadilah terjadi pengkhianatan. Tanpa melibatkan wakil-wakil Islam sebagaimana dalam sidang BPUPKI sebelumnya, terjadilah pencoretan tujuh kata dalam sila pertama yang berbunyi: ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya’. Dalih bahwa kalangan Kristen Indonesia Timur akan menarik diri dari NKRI jika Piagam Jakarta dideklarasikan seperti disampaikan Hatta yang, katanya, mendapat informasi dari opsir Jepang, menurut sejarawan dan budayawan Ridwan Saidi, itu dusta belaka. Tak ada faktanya. Tanpa melibatkan wakil-wakil islam dalam pengesahan Dasar Negara Pancasila yang berbeda dengan Piagam Jakarta, sesungguhnya sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu tidak sah. Jadi, sebenarnya sampai sekarang jika umat Islam menegakkan syariat Islam di republik ini adalah sah. Yang berlawanan atau menentang, justru masuk kategori subversif. Toh, meskipun demikian, kata Habib Rizieq, sila pertama yang diganti (tanpa melibatkan wakil-wakil Islam) menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa”, itu pun jelas maksudnya Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab, Tuhan Yang Esa itu hanya ada dalam Islam. Ditambah lagi ditegaskan dalam Muqaddimah UUD 1945 pada alenia ketiga: “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”, ini jelas merujuk kepada Islam. Dengan pengkhianatan ini, sesungguhnya sidang PPKI yang tak melibatkan wakil-wakil Islam yang sudah menyepakati Piagam Jakarta bersama kelompok sekuler dan satu orang wakil dari golongan Kristen, adalah tidak sah. Dasar Negara yang sah adalah yang disepakati dan ditandatangani pada 22 Juni 1945 yang terdapat dalam Piagam Jakarta. “Historisnya, Pancasilanya Soekarno ditolak. Yang disepakati adalah Dasar Negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta,” ungkap Habib Rizieq. Lantas, kata Habib Rizieq, bagaimana ceritanya ujuk-ujuk Indonesia disebut sebagai Negara Demokrasi? Pancasila yang dijadikan sebagai Dasar Negara (lewat pengkhianatan) itu tidak menyebut republik ini sebagai sebagai Negara Demokrasi. Tapi, lucunya, ungkap Habib Rizieq, Soekarno pernah mendeklarasikan Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin untuk tujuan melindungi Komunisme. Sementara Soeharto mendeklare Demokrasi Pancasila untuk melindungi Kebatinan. Habib Rizieq menceritakan, ia pernah mendapat kunjungan dari beberapa jenderal membahas soal ini. Menurut para jenderal itu, Indonesia adalah Negara Demokrasi. Lalu, ujar Habib Rizieq, tidak ada kata-kata atau kalimat dalam Pancasila atau UUD 45 yang menunjukkan Indonesia sebagai Negara Demokrasi. “Ada,” jawab para jenderal itu, “Dalam Pancasila sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu maksudnya adalah demokrasi.”……. “Itu Musyawarah. Musyawarah itu berbeda dengan Demokrasi,” kata Habib Rizieq kepada para jenderal itu. Kemudian Habib Rizieq menguraikan beda Musyawarah dengan Demokrasi. Akhirnya, cerita Habib Rizieq, jenderal-jenderal itu mengangguk bahwa Indonesia bukan Negara Demokrasi, melainkan, semestinya disebut Negara Musyawarah. Celakanya lagi, kata Habib Rizieq, jika Soekarno mendeklare Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin dan Soeharto memaksakan istilah Demokrasi Pancasila, eh di era “reformasi” kian parah. Ada liberalisasi Pancasila. Pancasila diliberalkan. Sebut misalnya, pemilihan presiden langsung atau kepala daerah yang dipilih langsung, itu justru bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang menganut asas musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks ini, menurut Habib Rizieq, ada unsur kesengajaan dengan mengorupsi terminologi (istilah). Kelompok sekuler menafsirkan seenaknya, sehingga kata Musyawarah ditafsirkan sebagai Demokrasi. Dalam hal ini, Habib Rizieq menambahkan, termasuk, misalnya, penggunaan istilah parlemen, itu juga untuk mengaburkan kata Musyawarah dan Perwakilan. “Jangan sebut parlemen, tapi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),” tegasnya. Ini bermula dari pengkhianatan terhadap Islam dan kaum Muslimin yang berkuah darah bermandikan keringat dalam merebut kemerdekaan republik ini. Umat Islam sebagai pemegang saham mayoritas negeri ini adalah yang berhak menetapkan Dasar Negara dan mengisi pembangunan republik dengan landasan syariat islam. Jika ada pihak yang mengatakan, ini bukan Negara Islam, kalau ente mau menegakkan syariat Islam di Negara ini, dan tidak suka dengan kondisi Indonesia sekarang, ‘silakan keluar’, maka, kata Habib Rizieq, justru sebaliknya, merekalah yang harus keluar. Sebab, penetapan Dasar Negara Indonesia yang dibingkai dalam Piagam Jakarta itulah yang sah, karena disepakati dan ditandatangani oleh para pendiri bangsa ini, tapi terjadi penelikungan dan pengkhianatan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan—dimana teks proklamasi yang semestinya adalah pembacaan Piagam Jakarta secara resmi oleh Soekarno, bukan teks proklamasi dadakan hasil dari tulisan tangan presiden pertama RI itu. Bahkan, tak hanya menyepakati Dasar Negara dalam bingkai Piagam Jakarta, umat Islamlah yang bermandikan darah bercucuran keringat untuk merebut dan memerdekakan republik ini. Jadi, masuk akal jika kaum Muslimin adalah yang paling berhak mengatur negeri ini. Ini historis. Jangan mengingkari sejarah! Ini negeri Islam. Jadi, kata Habib Rizieq, umat Islam harus mengisi negeri ini dengan syariat Islam, bukan malah minggir apalagi keluar dari NKRI. Kalaupun tak mengacu pada Piagam Jakarta, Negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu Wata’ala. Sebab, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Ditambah lagi dalam Muqaddimah UUD 1945 ditegaskan, republik ini merdeka “Atas Berkat Rahmat Allah…” Bahkan, imbuh Habib Rizieq, dalam batang tubuh UUD 45 pasal 29 ayat 1 dipertegas lagi, ”Negara berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, kata Habib Rizieq, sungguh sangat sah jika Indonesia berada dalam NKRI Bersyariah -Negara Kesatuan yang melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Negara yang berlandaskan Islam, menjalankan syariat Islam, setidaknya bagi para pemeluknya- dan bukan Negara Pancasila, apalagi Negara Demokrasi.

Abu Hurrairah on Twitter: "Bernard Shaw, Non Muslim views on #ourProphetourHonour #Pakistan #ksa #Egypt #turkey #KHILAFAH #Yemen #Syria #geo #PAK http://t.co/rbpfiXNf"

Abu Hurrairah on Twitter: "3. What Non Muslims say about #OurProphetOurHonour #Pakistan #Turkey #PAK #geo #dunya #Egypt #ksa #KHILAFAH #Islam http://t.co/fLYPswQX"

Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more<p>Add this video to your website by copying the code below. Learn more

Abu Hurrairah on Twitter: "Ghandi, Non Muslim views on #ourProphetourHonour #Pakistan #ksa #Egypt #turkey #KHILAFAH #Yemen #Syria #geo #PAK http://t.co/p3sR1jrP"

Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more<p>Add this video to your website by copying the code below. Learn more

APOD: High Noon Analemma Over Azerbaijan (2013 Oct 14) Image Credit & Copyright: Tunç Tezel (TWAN) http://apod.nasa.gov/apod/ap131014.html Explanation: Is the Sun always straight up at noontime? No. For example, the Sun never appears directly overhead from locations well north or south of the Earth's equator. Conversely, there is always a place on Earth where the Sun will appear at zenith at noon -- for example on the equator during an equinox. Turning the problem around, however, as in finding where the Sun actually appears to be at high noon, is as easy as waiting for midday, pointing your camera up, and taking a picture. If you do this often enough, you find that as the days march by, the Sun slowly traces out a figure eight on the sky. Pictured above is one such high noon analemma -- a series of pictures always taken at exactly noontime over the course of a year. The above fisheye image, accumulated mostly during 2012, also shows some buildings and trees of Baku, Azerbaijan around the edges. http://twanight.org/Tezel Starship Asterisk* • APOD Discussion Page http://asterisk.apod.com/discuss_apod.php?date=131014 #APOD #TWAN

Log In or Sign Up to View

This Facebook post is no longer available. It may have been removed or the privacy settings of the post may have changed.

Testimoni 30 Ulama' tentang Syari'ah dan Khilafah

Alhamdulillah, perjuangan menegakan Khilafah sebagai metode tegaknya Syari'ah islam semakin hari semakin menggunung. Mulai dari mahasiswa, pelajar, …

Abdul Halim